Ada diam yang lebih bising dari teriakan.Itulah yang kini dipilih oleh para mitra dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah berminggu-minggu bersuara, mengadu, dan mengetuk berbagai pintu kekuasaan, mereka akhirnya memilih satu sikap: bungkam.
Gerakan dengan sandi “BGN” itu sempat disalahartikan. Banyak yang mengira, diam mereka adalah bentuk penolakan terhadap program prioritas Presiden Prabowo itu. Sebuah perlawanan.Mereka membantah keras anggapan itu.
Sejak awal, mereka menegaskan, tidak ada niat sedikit pun untuk menolak MBG. Justru sebaliknya. Mereka adalah barisan pertama yang menyambut program ini dengan antusias. Mereka yang percaya bahwa negara harus hadir memastikan anak-anak bangsa mendapat makanan bergizi.
“Kami tetap mendukung tujuan pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat. Itu tujuan mulia yang harus kita kawal bersama,” ujar Presidium gerakan itu.
Lantas, jika mendukung, mengapa harus bungkam?Jawabannya ada di dapur-dapur yang kini setengah beroperasi, di panci-panci besar yang sudah dibeli dengan utang, di kontrak kerja karyawan yang terpaksa digantung.
*Investasi yang Menggantung*
Untuk menjadi mitra MBG, mereka tidak main-main. Seorang mitra di Jawa Tengah misalnya, harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah. Membangun dapur yang sesuai standar, membeli alat masak, kulkas besar, hingga menyiapkan armada distribusi.
Semua itu dilakukan atas nama kepercayaan pada program pemerintah. Atas nama kepastian.Namun di lapangan, kepastian itulah yang justru hilang.
Hari ini dapat penugasan 1.000 porsi, besok tiba-tiba hanya 200 porsi. Hari ini juknisnya A, minggu depan berubah menjadi B. Kontrak kerja sama yang tak kunjung jelas, skema pembayaran yang tersendat, dan tidak adanya perlindungan hukum ketika mereka sudah terlanjur berinvestasi.
Inilah yang mereka minta: tata kelola. Bukan penolakan.
“Yang diperlukan adalah tata kelola program yang mampu memberikan kepastian hukum, kepastian kebijakan, serta perlindungan yang wajar bagi para pihak yang telah berinvestasi dalam pelaksanaan program tersebut,” tegasnya.
Kalimat itu terdengar normatif, tapi di baliknya ada kecemasan para pengusaha kecil yang mempertaruhkan seluruh tabungannya.
*Perjalanan yang Melelahkan*
Sebelum memilih diam, mereka sudah menempuh jalan yang panjang dan melelahkan.
Mereka mengaku sudah mencoba berbicara baik-baik dengan pengelola program. Sudah menyampaikan keluh kesah tentang kerugian yang dialami. Sudah mendatangi gedung DPR RI di Senayan, berharap suara mereka didengar oleh para wakil rakyat. Bahkan, sudah meminta secara resmi untuk dipertemukan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Hasilnya? Nihil.
“Kami sudah mencoba berbicara. Kami sudah menyampaikan penderitaan kami. Kami sudah datang ke DPR. Kami sudah meminta dipertemukan dengan BGN. Sekarang kami memilih bungkam,” kata Presidium itu, mengakhiri dengan kalimat yang terdengar pasrah.
Bungkam, bagi mereka, adalah bahasa terakhir ketika semua bahasa lain sudah tidak didengar.
*Bukan Akhir*
Gerakan bungkam ini bukan berarti mereka menyerah dan meninggalkan dapur-dapur MBG begitu saja.
Ini adalah bentuk protes paling sunyi, paling bermartabat, namun paling menekan. Mereka akan tetap diam, tidak beroperasi maksimal, sampai ada kejelasan.
Mereka menegaskan, gerakan tersebut akan terus dilakukan sampai terdapat kejelasan dan penyelesaian terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Diam mereka adalah sebuah penantian. Menanti agar negara kembali hadir bukan hanya dengan program yang mulia, tapi juga dengan tata kelola yang memuliakan mereka yang menjalankannya.
Karena bagi mereka, MBG bukan hanya soal memberi makan. Tapi soal memberi kepastian.(R)
