DPD RI: Pasal 33 UU 1945 Harus Turun dari Norma ke Implementasi, Rekomendasi FGD Dibawa ke Senayan

ASNEWS.NET (Medan) Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Indonesia First: dari Norma ke Implementasi dalam Bingkai Green Democracy” di Ruang Aula Lantai 3 UISU, Medan, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi. Dalam sambutannya, Senator Tamsil menegaskan bahwa persoalan Pasal 33 UUD 1945 hari ini bukan lagi pada norma atau tafsir. Menurutnya, norma sudah terang dan tafsir Mahkamah Konstitusi sudah tersedia.
Penguasaan negara tidak dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti perdata, melainkan mandat untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi. Yang belum tuntas adalah jembatan menuju pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Indonesia First bukan slogan untuk menutup diri dari dunia. Ia adalah sikap untuk berdiri tegak di tengah dunia. Kita tetap berdagang, tetap mengundang investor, tetapi setiap kontrak, izin, dan kebijakan harus jelas tujuannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Senator Tamsil.
Ia menyoroti daerah Sumatera Utara, yang kaya sumber daya alam dan memiliki aset strategis seperti Pelabuhan Kuala Tanjung di tepi Selat Malaka, tetapi kekayaannya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat sekitar. Karena itu, hilirisasi sebagai salah satu pilar Asta Cita harus benar-benar terwujud di daerah.
“Hilirisasi harus berlaku di sini, sehingga CPO (crude palm oil) diolah di Sumatera Utara, tenaga kerjanya orang Sumatera Utara, dan pajaknya untuk membangun Sumatera Utara,” tegasnya.
Terkait penguasaan negara atas sumber daya alam, Senator Tamsil Linrung menilai langkah pemerintah menertibkan lahan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan sebagai bentuk penegakan kedaulatan negara. Penguasaan tersebut, lanjutnya, membutuhkan BUMN dan BUMD yang sehat, profesional, dan berpihak kepada rakyat.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, DPD RI berharap FGD ini tidak berhenti sebagai diskusi. Rekomendasi kebijakan yang tajam dan terukur akan dibawa ke Senayan sebagai suara Sumatera Utara dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan Asta Cita. Menutup sambutannya, Senator Tamsil menegaskan bahwa Indonesia First adalah upaya serius negara mengubah kekayaan alam menjadi layanan nyata bagi rakyat, seperti puskesmas, sekolah rakyat, rumah bersubsidi, dan kampung nelayan merah putih.(R)

TERKINI
- Advertisement -
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini