ASNEWS.NET (JAKARTA) Ir.H.Muslim Armas Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM) menolak keras persetujuan Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman yang telah ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. TIM meminta keputusan itu ditinjau ulang karena dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi Aceh, terutama terkait skema bagi hasil migas dan rencana pengolahan gas di laut.
Muslim Armas, mengatakan pihaknya menyesalkan penandatanganan POD tetap dilakukan meski Gubernur Aceh sebelumnya telah meminta agar proses tersebut ditunda sampai ada kesepakatan dengan Pemerintah Aceh.
“Seharusnya ada komunikasi dan kesepahaman terlebih dahulu dengan Pemerintah Aceh sebelum keputusan strategis diambil,” kata Muslim dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6)
TIM juga menolak skema pengolahan gas melalui Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO). Menurut Muslim, pengolahan di laut berpotensi membuat biaya investasi membengkak dibandingkan jika dilakukan di darat, termasuk dengan memanfaatkan kembali fasilitas Kilang Arun.
“Kalau pengolahan dilakukan di darat, ada nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, ada penyerapan tenaga kerja, dan tumbuh aktivitas industri turunan,” ujarnya.
Selain itu, TIM menilai tingginya biaya investasi akan berdampak pada skema bagi hasil gross split yang dinilai kecil bagi negara dan Aceh. Mereka juga mengkhawatirkan biaya produksi yang tinggi akan membuat harga gas menjadi mahal sehingga menghambat upaya hilirisasi industri di Aceh.
TIM meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh serius mendorong hilirisasi industri berbasis gas, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG). Menurut mereka, potensi gas di kawasan Andaman dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus menopang ketahanan energi Aceh hingga Sumatera.
“Jangan sampai Aceh hanya menjadi lumbung migas tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal bagi rakyat,” ujar Muslim, sebagai pemimpin paguyuban masyarakat perantau Aceh.
Atas dasar itu, TIM meminta pemerintah meninjau ulang POD I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman. Mereka juga mendesak Menteri ESDM membuka data dan perhitungan skema bagi hasil secara transparan agar akuntabel dan berkeadilan.
“POD ini perlu dicabut, dibatalkan, atau direvisi demi kepentingan rakyat Aceh,” tutupnya
Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (TIM) menolak keras persetujuan Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman yang telah ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. TIM meminta keputusan itu ditinjau ulang karena dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi Aceh, terutama terkait skema bagi hasil migas dan rencana pengolahan gas di laut.
Ketua Umum Taman Iskandar Muda, Muslim Armas, mengatakan pihaknya menyesalkan penandatanganan POD tetap dilakukan meski Gubernur Aceh sebelumnya telah meminta agar proses tersebut ditunda sampai ada kesepakatan dengan Pemerintah Aceh.
“Seharusnya ada komunikasi dan kesepahaman terlebih dahulu dengan Pemerintah Aceh sebelum keputusan strategis diambil,” kata Muslim dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
TIM juga menolak skema pengolahan gas melalui Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO). Menurut Muslim, pengolahan di laut berpotensi membuat biaya investasi membengkak dibandingkan jika dilakukan di darat, termasuk dengan memanfaatkan kembali fasilitas Kilang Arun.
“Kalau pengolahan dilakukan di darat, ada nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, ada penyerapan tenaga kerja, dan tumbuh aktivitas industri turunan,” ujarnya.
Selain itu, TIM menilai tingginya biaya investasi akan berdampak pada skema bagi hasil gross split yang dinilai kecil bagi negara dan Aceh. Mereka juga mengkhawatirkan biaya produksi yang tinggi akan membuat harga gas menjadi mahal sehingga menghambat upaya hilirisasi industri di Aceh.
TIM meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh serius mendorong hilirisasi industri berbasis gas, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG). Menurut mereka, potensi gas di kawasan Andaman dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus menopang ketahanan energi Aceh hingga Sumatera.
“Jangan sampai Aceh hanya menjadi lumbung migas tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal bagi rakyat,” ujar Muslim.
Atas dasar itu, TIM meminta pemerintah meninjau ulang POD I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman. Mereka juga mendesak Menteri ESDM membuka data dan perhitungan skema bagi hasil secara transparan agar akuntabel dan berkeadilan.
“POD ini perlu dicabut, dibatalkan, atau direvisi demi kepentingan rakyat Aceh,” tutupnya (@do)
