ASNEWS.NET (BOGOR)Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali melakukan langkah terobosan dalam membumikan pelayan publik. Berbeda dari prosesi seremonial pada umumnya, sebanyak 750 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya langsung di kawasan perbukitan terbuka Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
Upacara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) ini membawa pesan kuat mengenai pentingnya orientasi kerja birokrasi yang berbasis pada kemanusiaan, kelestarian lingkungan (ekologi), serta dampak nyata bagi masyarakat bawah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar.
Mengembalikan “Rasa” dan Kepekaan Sosial Birokrat
Dalam amanatnya, Gubernur menegaskan bahwa pemilihan Desa Sukawangi sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Pemprov Jabar ingin menumbuhkan kembali kepekaan sosial dan “rasa” yang dinilai mulai mengikis di kalangan birokrat kekinian akibat pendekatan kerja yang terlalu formalistik dan berbasis digitalisasi semata.
“Pemahaman Anda tentang Jawa Barat jangan hanya seputar Gedung Sate. Jawa Barat itu sangat luas,” ujar KDM mengingatkan para ASN baru.
Gubernur memaparkan bahwa wilayah Sukamakmur dan sekitarnya memiliki nilai historis besar sebagai bagian dari lingkar Gunung Kerajaan Sunda Pakan Pajajaran. Namun, saat ini bentang alam tersebut menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan masif oleh pihak swasta. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui birokrasi yang responsif sangat dibutuhkan untuk menjaga agar masyarakat lokal tidak terhimpit oleh ekspansi pembangunan komersial.
Pemprov Jabar berkomitmen mendorong konektivitas wilayah lingkar gunung yang mengintegrasikan Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat, hingga Cianjur melalui penataan infrastruktur jalan dan drainase yang selaras dengan alam. Selain itu, konsep “Ekosistem Ekonomi” akan dikembangkan dengan menata warung dan hunian warga menggunakan arsitektur khas Pajajaran demi menangkap peluang perputaran ekonomi dari wilayah megapolitan Jakarta.
Reformasi Total Kinerja: Anggaran Harus Berdampak bagi Rakyat
Gubernur juga menyoroti secara tajam porsi belanja birokrasi yang masih mendominasi struktur APBD sehingga mengurangi hak masyarakat dalam menikmati fasilitas publik yang layak. Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jabar mempelopori sistem penganggaran berbasis kemakmuran daerah: 100 persen anggaran pajak kendaraan bermotor dialokasikan untuk infrastruktur jalan, dan 70 persen hasil pajak galian C (pertambangan) wajib dikembalikan langsung untuk membangun desa tempat penambangan tersebut.
Terkait efisiensi internal, BKD Jabar diinstruksikan untuk mengevaluasi regulasi pemanfaatan Tunjangan Kinerja (Tukin) daerah yang mencapai Rp1,9 triliun. Pemprov Jabar menemukan fenomena banyaknya ASN yang berbondong-bondong berpindah ke jabatan fungsional administrasi hanya untuk menghindari risiko kerja dan kritik, namun tetap menuntut tunjangan tinggi.
“Ke depan, standarisasi kita bukan lagi sekadar Opini WTP secara administratif. WTP yang sejati adalah ketika administrasinya tertib, jalannya bagus, puskesmasnya kokoh, dan sekolahnya gratis,” tegas KDM. Pemprov Jabar akan mengajukan nota evaluasi kepada kementerian terkait agar pemenuhan fasilitas fungsional difokuskan pada sektor pelayanan dasar seperti dokter, guru, dan penyuluh lapangan yang langsung mengubah taraf hidup petani dan nelayan.(Adm)
